Jadwal Kegiatan Semester I & II Tahun Anggaran 2017
JANUARI / FEBRUARI / MARET / APRIL / MEI / JUNI
JULI  /  AGUSTUS  /  SEPTEMBER  /  OKTOBER  /  NOVEMBER  /  DESEMBER

Bimtek dan Diklat Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah

Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Daerah perlu diselenggarakannya forum Musrenbang secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat propinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Propinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). Sedangkan dalam meyusun Renja Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan nasional, maka Pemerintah perlu menyelenggarakan Musrenbang Pusat, Musrenbang Propinsi dan Musrenbang Nasional. Semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara berjenjang ini diperlukan karena akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkait dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah. (rec:Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah)

Pada tahap perencanaan dan penganggaran ini ada 4 Tahapan dalam sistem perencanaan nasional:
1. Tahap Persiapan Perencanaan 2. Tahap Perencanaan dan Anggaran 3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Belanja Negara 4. Tahap Pelaporan dan Pertanggung-jawaban

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah serta pertanggungjawabannya maka kami akan menyelenggarakan Bimtek dan Diklat  Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah dengan tema ”Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penyampainnya" yang akan diselenggarakan pada:

Memuat Jadwal Kegiatan Mohon tunggu sebentar...

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi sebesar :

Rp. 3.500.000,- untuk setiap peserta/Angkatan. (Tidak Menginap)
Rp. 4.500.000,- untuk setiap peserta/Angkatan. (Menginap)

Catatan :
Fasilitas Peserta:
– Bonus (1 Juta / Peserta Untuk 5 Pendaftar Pertama) / Harga Sewaktu-waktu dapat berubah
– Pelatihan selama 2 hari / Sampai Materi Selesai
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Konsumsi dan Dinner (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif
– Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)
– Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubung
- Telp./Fax. (021) 22443223
- Konf : HP. 085287445678 dan  085280888567
- WhatsApp : 0852-8744-5678

Informasi Jadwal Bimtek dan diklat keuangan dan Kepegawaian untuk bendahara serta Bimtek dan Diklat Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah untuk semester pertama dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 sampai 2020

Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah merupakan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Otonomi Daerah, tentunya sangat berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah seperti APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pengeluaran dana masyarakat dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Komponen APBD tersusun dalam suatu struktur APBD dan struktur APBD diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Buku ini mendeskripsikan secara rinci dan gamblang mengenai cara mempelajari dan memahami Perencanaan dan Penganggaran Keuangan daerah di Indonesia. Berbagai jenis sistem penganggaran sektor publik terdiri dari anggaran tradisional (konvensional) dan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik (new public management). Anggaran tradisional ditandai dengan line-item dan incrementalism, sedangkan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik ditandai dengan Zero Based Budgeting, Planning Programming and Budgeting System, dan Performance Based Budgeting.



Jadwal Kegiatan

Desember