Jadwal Kegiatan
JANUARI / FEBRUARI / MARET / APRIL / MEI / JUNI
JULI  /  AGUSTUS  /  SEPTEMBER  /  OKTOBER  /  NOVEMBER  /  DESEMBER

Bimtek/Diklat/Sosialisasi Implementasi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan Anggaran Kas

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan Anggaran Kas

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD , KUA dan PPAS

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD  mempedomani Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD

Dalam rangka pemantapan pemahaman aparatur terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Ukuran AKIP, LAKIP, RENSTRA Kami akan menyelenggarakan Bimtek dan Diklat dengan tema: (Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan serta Lakip SKPD ditopang Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Renja dikaitkan dengan Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi) yang akan dilaksanakan pada:



Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:
Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta tidak menginap
Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap

Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut:
1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai
2. Peserta Menginap (Twin-Shering);
3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif;
4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
5. Sertifikat Pelatihan
6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3

Promo Bimtek/Diklat/Pelatihan
1. City Tour bagi setiap Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi)
2. Peserta akan di Jemput di Bandara
(Bagi Peserta Group Minimal untuk 5 Orang) dan (Peserta Wajib Konfirmasi)

Catatan:
* Syarat dan Ketentuan Berlaku
** Peserta dapat Request Diluar Jadwal dan Materi Yg Tidak Tercantum di Website
*** Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubung
- Telp./Fax. (021) 22443223
- Konf : HP. 0812 7660606 dan 0812-943.77.777
- WhatsApp : 0812 7660606
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, dengan sasaran utama yang harus dicapai antara lain yaitu:
1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen;
2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen;
3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen; dan
4. Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.

Memperhatikan sasaran utama tersebut, ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah, yaitu:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi; dan
12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD  mempedomani Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD , KUA dan PPAS


Jadwal Bimtek Keuangan Daerah

Informasi Jadwal Bimtek Keuangan Daerah dalam bentuk Undangan Bimtek, Diklat dan Sosialisasi yang ditujukan ke Instansi Pemerintah dalam ran...